Bagansiapiapi- Meski sudah berusia lebih kurang tiga tahun lamanya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Madani Pesisir Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan hilir masih jalan ditempat.
Badan Usaha Milik Desa yang bergerak di bidang sewa perlengkapan Tenda dan Pelaminan tersebut dinilai jalan ditempat dan tidak terasa keberadaannya terhadap Kepenguhuluan.
Selain itu, ditambah lagi oknum pengurus diduga kurang transparan dalam pengelolaan uang negara yang dititipkan melalui Badan usaha milik desa tersebut.
Menyikapi Hal tersebut, Ketua Karang Taruna Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir angkat bicara meminta Inspektorat dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Rokan Hilir untuk mengaudit dana BUMDes di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir.
“Kami minta kepada Inspektorat, Kejari Rohil supaya Bumdes di kepenghulan Bagan Punak pesisir segera di Audit,” Kata Kaula Jaya saat di temui pada Senin,(17/10/2022)
Tidak hanya itu, Kaula juga membeberkan, Bahwa selama ini tidak adanya ketidakterbukaan, untuk itu ia meminta kepada Inspektorat, Kejari Rohil supaya betul betul di periksa karna diduga Oknum Pengurusnya merugikan negara juga merugikan masyarakat.
"Kami berharap kiranya segera di periksa oleh Inspektorat ataupun Kejari Rohil,". Pintanya lagi
Bukan hanya itu, Kaula Jaya juga menyinggung Peran Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) yang secara struktural merupakan Pengawas terhadap Badan usaha milik desa terkesan sia-sia tidak ada manfaat.
"BPKep Sebagai Pengawas pada Bumkep pun tak ada gunanya. Makan gaji buta saja ! ,". Ucapnya kesal
Sementara itu, Datuk Penghulu Bagan Punak Pesisir Muhammad Toib saat ditemui mengatakan bahwa dirinya selaku Penghulu telah berupaya memanggil Direktur Bumdes di Kepenghuluannya. Namun di abaikan.
"Sudah pernah kita panggil bicara kendala nya dimana. Namun hingga saat ini, Direktur maupun pengelola Keuangan Bumdes di kepenghuluan bagan punak pesisir tidak pernah hadir saat diminta keterangan," Tutur Toib
“Berjalan selama tiga tahun, Bumdes kita tidak ada keuntungan, dari keterangan bahwa Unit Usaha Tenda dan Pelamin terus disewakan kepada masyarakat tapi pemasukan PAD untuk kepenghulan sampai saat ini tidak ada,". Tutupnya
Red
